Mewujudkan Program Pembangunan Responsif Gender di Kabupaten Gresik

Tags : keterampilan-perempuan,pemerintah,gresik,jatim
Date :16 Oktober 2020

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik mengadakan pertemuan daring dalam rangka koordinasi penilaian APE tahun 2020. Kegiatan dilakukan pada Kamis, 15 Oktober 2020 melalui Zoom meeting yang dimulai pukul 8.30 wib. Peserta terdiri perwakilan OPD, LSM, Fasilitator Provinsi dan Perwakilan Kecamatan.

APE atau Anugrah Parahita Ekapraya sendiri merupakan sebuah penghargaan dari Kemen PPPA yang diadakan setiap dua tahun sekali. Penghargaan APE diberikan kepada Lembaga Pemerintahan Daerah karena komitmen dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam sektor pembangunan. Kabupaten Gresik sendiri sebelumnya telah menerima penghargaan APE kategori madya pada tahun 2016 dan kategori utama pada tahun 2018.

Beberapa indikator isian APE berkaitan dengan pelaksanaan PPRG(Perencanaan Penganggaran Responsif Gender). Setiap OPD menerapkan hal tersebut dalam pelaksanaan program agar mengintegrasikan perspektif gender didalam proses perencanaan dan penganggaran untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Dinas KBPPPA Gresik  sebagai salah satu kelembagaan PUG yang memiliki wewenang dalam monitoring dan evaluasi PUG dan PPRG agar berjalan efektif dan efisien. Melalui kegiatan daring tersebut Dinas KBPPPA Gresik juga mengingatkan kepada OPD untuk segera mengirimkan dokumen analisis gender dan pernyataan penganggaran gender yang tertuang dalam GAP dan GBS. Dokumen GAP dan GBS tersebut nantinya akan dimasukkan dalam penilaian indikator APE. Selanjutnya Dinas KBPPPA Gresik bersama Bappeda sebagai koordintor pelaporan hasil pelaksanaan PPRG akan menyampaikan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi yang akan dilanjutkan kepada Pemerintah Pusat.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Kadis KBPPPA Gresik dr. Adi Yumanto menyatakan harapan bahwa outcome dari hasil kerja atau kegiatan yang dilakukan masing-masing OPD dan LSM dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dapat membantu proses pembangunan yang responsif gender. Peserta koordinasi daring juga menyampaikan kenginginannya untuk mendapat APE tingkat yang lebih tinggi yaitu kategori mentor.(eka/pkl-unesa)