Ledakan Jumlah Penduduk Sebabkan Peningkatan Beban Negara

Menurut laporan CIA World Factbook tahun 2015, lebih dari 7,2 miliar jiwa menempati muka bumi. Tiongkok menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sekitar 1,36 miliar jiwa. Angka tersebut merupakan 18,8 persen dari keseluruhan jumlah penduduk dunia saat ini. India berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 1,25 miliar jiwa atau sekitar 17,2 persen.

Sedangkan urutan ketiga ditempati Amerika Serikat (AS) dengan jumlah penduduk 321,36 juta jiwa atau sekitar 4,4 persen. Indonesia sendiri, menduduki urutan keempat dengan jumlah penduduk mencapai 255 Juta jiwa atau sekitar 3,5 persen.

Dengan Laju Pertumbuhan (LPP) 1,49 persen, Indonesia termasuk negara yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi. Setiap tahunnya penduduk bertambah sekitar 3-4 juta jiwa, sama dengan jumlah penduduk Singapura.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapati, mengatakan, penduduk yang besar ini menimbulkan konsekuensi yang tidak sederhana. Beban negara makin berat, utamanya dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Data menunjukan, hampir semua kebutuhan pokok harus dipenuhi melalui impor, mulai dari jagung, bawang, buah, kedele, hingga daging harus diimpor.

"Walaupun kondisi sekarang telah terjadi penurunan impor bagi berbagai komoditas pertanian, misalnya jagung, bawang, termasuk daging, tetapi dalam 2-3 tahun mendatang akan lebih kelihatan lagi," kata Surya, di sela video conference percepatan pembentukan kelembagaan perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB), Jumat (19/8).

Kondisi ini, kata Surya, mestinya jadi data dan informasi Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membuat kebijakan yang mendukung pengendalian penduduk. Kenyataannya, lanjut dia, berbagai kebijakan kependudukan berupa peraturan-peraturan di semua sektor dan level belum berpihak pada pengendalian penduduk. Komitmen Pemda maupun pusat mengalami penurunan sejak otonomi daerah hingga saat ini.

"Kondisi ini jauh berbeda dengan negara-negara yang dapat mengatur penduduk karena kebijakan yang dipakai untuk ber-KB sangat tegas dan jelas," kata Surya.

Lebih lanjut Surya mengatakan, dengan kondisi kebijakan kependudukan yang belum semua berpihak pada pengenalian pendudukan, berdampak juga pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan.

Data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menyebutkan, angka kematian ibu di Indonesia meningkat dari lima tahun sebelumnya, yaitu 228 orang per 100.000 persalinan menjadi 359 orang per 100.000 persalinan. Melihat kondisi tersebut, terjadi peningkatan hampir 200 persen dari angka kematian ibu yang mencapai 18.000 orang.

"Padahal kalau ibu-ibu mengikuti KB, kemungkinan hamil sangat kecil itu artinya akan mengurangi kematian ibu yang melahirkan atau akan dapat menurunkan angka kematian ibu karena persalinan," kata Surya.

Salah satu upaya yang perlu didorong adalah penguatan kelembagaan di kabupaten dan kota menjadi dinas kependudukan dan KB. Ini akan memperkuat peran strategis dalam menjalankan program BKKBN.

"Adanya dinas kependudukan ini membuktikan bahwa negara hadir untuk menjawab persoalan kependudukan dan optimalisasi ketahanan keluarga," tambahnya.